| 1 |
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
Landasan hukum utama yang mengatur hak masyarakat memperoleh informasi publik dari badan publik, termasuk desa. |
| 2 |
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa |
Mengatur standar pelayanan informasi publik yang wajib dipenuhi oleh desa melalui PPID. |
| 3 |
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa |
Mengatur pengelolaan data dan informasi desa secara elektronik sebagai bagian dari keterbukaan informasi. |
| 4 |
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU KIP |
Mengatur teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lembaga pemerintahan, termasuk desa. |
| 5 |
Peraturan Kepala Desa Meliau Hilir (SK Kepala Desa) |
Penetapan pembentukan PPID Desa Meliau Hilir dan petugasnya sebagai dasar pelaksanaan layanan informasi. |
